KELAS DARING
KELAS X SEMESTER GENAP 2019/2020
SMK NEGERI 2 BAGOR
NAMA KELAS :
X
NAMA GURU :
PIPIT PUSPITARINI, S.Pd.
JUDUL MATERI : RIS DAN DEMOKRASI LIBERAL
REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT
(RIS) DAN DEMOKRASI LIBERAL
1.
REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT (RIS)
Republik Indonesia Serikat atau RIS
dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Pembentukan RIS merupakan wujud
kesepakatan antara Belanda, Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg
(BFO) dalam Konferensi Meja Bundar. Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri
dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom.
Tabel 1.
Negara Bagian dan Daerah Otonom RIS
Negara
Bagian
|
Daerah
Otonom
|
Sumatera Timur
|
Kalimantan Tenggara
|
Sumatera Selatan
|
Kalimantan Timur
|
Pasundan
|
Kalimantan Barat
|
Jawa Timur
|
Bangka
|
Madura
|
Belitung
|
Negara Indonesia Timur (NIT)
|
Riau
|
Republik Indonesia
|
Jawa Tengah
|
Dayak Besar
|
|
Banjar
|
Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena
muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan
dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Secara resmi Negara Kesatuan RI
terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.
2.
DEMOKRASI
LIBERAL
Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang
berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan
sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945
dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi
liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai
diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya
parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi)
silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan
ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet pada
masa Demokrasi Liberal yaitu:
·
Kabinet Natsir (6
September 1950-21 Maret 1951)
·
Kabinet
Sukiman (27 April 1951-03 April 1952)
·
Kabinet
Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
·
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
·
Kabinet Burhanuddin
Harahap (12 Agustus 1955- 03 Maret 1956)
·
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 04 Maret 1957)
·
Kabinet
Djuanda (09 April 1957 – 05 Juli 1959)
Sumber:
https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-demokrasi
liberal/#Sejarah_Demokrasi_Liberal_di_Indonesia dengan
perubahan